Jayapura, 3 Juni 2025 — Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang berpihak pada anak, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan UNIMUDA Sorong - UNICEF dan Pemerintah Provinsi Papua menggelar Pelatihan Panduan Integrasi Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Program Perlindungan Khusus Anak (PKA). Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Gubernur Papua dan melibatkan peserta dari dua provinsi: Papua dan Papua Barat Daya.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program Perlindungan Khusus Anak ke dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA Dinas PPPA, agar selaras dengan arah kebijakan nasional di bidang perlindungan anak tahun 2025–2029.

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua, Setiyo Wahyudi, menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah pada hak-hak anak.

“Anak adalah masa depan kita. Kita ingin melihat dua provinsi ini tumbuh menjadi wilayah ramah anak, di mana anak-anak bisa hidup layak dan jauh dari bahaya seperti lem, narkoba, atau perilaku menyimpang lainnya,” ujarnya.

Ia juga menyinggung visi Indonesia Emas 2045, dan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan semakin memperkuat fokus pada isu anak, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Kepala Perwakilan UNICEF Papua dan Papua Barat, Aminuddin Muhammad Ramdan, mengungkapkan bahwa masih banyak sistem perlindungan anak yang belum saling terhubung.

“Kita masih menemukan anak-anak terlibat masalah hukum, penyalahgunaan zat, atau kondisi terlantar tanpa pendampingan. Jika kita ingin mencetak generasi emas, maka hak-hak dasar anak—seperti hak hidup, hak tumbuh kembang, dan hak atas lingkungan yang aman—harus dipenuhi sejak dini,” jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Ditjen Bangda Kemendagri, Bappenas, dan Kementerian PPPA, serta para kepala dinas dan perencana dari pemerintah daerah. Sebanyak 36 peserta daerah dan nasional hadir, termasuk dari Bappeda, Dinas PPPA, Dinas Sosial, serta akademisi dari Universitas Cenderawasih dan UNIMUDA Sorong.

Selama dua hari, peserta mendalami cara mereviu dan menyelaraskan isu-isu 15 kategori Perlindungan Khusus Anak ke dalam dokumen RPJMD dan RENSTRA. Diskusi kelompok menghasilkan rekomendasi integrasi yang lebih sistematis dan terukur, serta strategi monitoring dan evaluasi ke depan.

Kegiatan ini menjadi tonggak penting untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang holistik dan terintegrasi di Tanah Papua. Selain sebagai sarana peningkatan kapasitas teknis, pelatihan ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan pengabaian. NSL.